Rencana Pemerintah Mengakusisi Rudal Supersonik BrahMos Dikritik

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia berencana memfinalisasi pembelian sistem rudal supersonik BrahMos dari India di tengah kondisi perekonomian domestik yang sedang tertekan dan ruang fiskal yang dinilai makin ketat.

Rencana ini memicu sorotan dari berbagai kalangan terkait prioritas belanja negara. Pengadaan tiga unit sistem rudal tersebut disebut bernilai sekitar USD 450 juta atau setara Rp7,3 triliun.

Kontrak itu dikabarkan akan dibahas dalam kunjungan Perdana Menteri India, dengan skema pembiayaan melalui pinjaman dari Bank Nasional India.

Rudal BrahMos yang memiliki kecepatan hingga Mach 2,8 itu direncanakan ditempatkan di wilayah strategis maritim Indonesia, termasuk kawasan Selat Malaka. Pemerintah menilai pengadaan ini sebagai bagian dari penguatan sistem pertahanan nasional.

Namun, rencana tersebut menuai kritik dari kalangan akademisi dan pengamat pertahanan, termasuk pakar hubungan internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Yohanes Sulaiman, yang menyoroti aspek urgensi dan transparansi pengadaan.

“Jika memang akuisisi rudal ini dianggap tidak tepat waktu, maka seharusnya pemerintah menunda atau membatalkannya. Sangat disayangkan jika prioritas negara tidak jelas dan justru berisiko menjadi masalah karena lemahnya pengawasan,” ujar Yohanes, dalam keterangannya, Senin (22/6).

Sorotan publik juga muncul terkait perbandingan harga dengan negara lain. Indonesia disebut harus membayar sekitar USD 450 juta, lebih tinggi dibandingkan Filipina yang pada 2022, mengakuisisi tiga sistem serupa dengan nilai sekitar USD 375 juta.

Perbedaan harga tersebut memunculkan pertanyaan mengenai transparansi dan potensi selisih biaya dalam proses pengadaan. Pemerintah belum memberikan penjelasan rinci terkait perbedaan nilai tersebut.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News