Mendagri Tito Dukung Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos sebagai Langkah Menuju GovTech

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendukung percepatan transformasi digital pemerintahan atau government technology (GovTech) sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern melalui layanan publik berbasis digital.

Salah satu langkah yang tengah dilakukan pemerintah adalah pelaksanaan piloting digitalisasi bantuan sosial (bansos).

Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dan Monitoring Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (30/6).

“Rapat ini dalam rangka untuk perluasan piloting digitalisasi Bansos di 43 kabupaten dan kota, dan ini merupakan cikal bakal juga road map untuk menuju GovTech, government technology, e-government,” kata Mendagri Tito.

Mendagri Tito menjelaskan program piloting digitalisasi bansos sebelumnya telah diterapkan di Kabupaten Banyuwangi dan menunjukkan hasil yang baik.

Keberhasilan tersebut kini diperluas ke 43 kabupaten/kota sebagai bagian dari implementasi nasional.

Mendagri Tito menegaskan komitmennya untuk mengoordinasikan pemerintah daerah (Pemda) bersama kementerian/lembaga terkait agar program tersebut berjalan optimal.

“Beberapa waktu yang lalu sudah dicobakan di Banyuwangi. Makasih banyak Ibu Ipuk (Bupati Banyuwangi) dan saya kira itu cukup sukses. Kesuksesan di Banyuwangi ini kemudian direplikasi ke daerah-daerah lain. Target lebih besar 43 dan kita harapkan nanti ke depan seluruh Indonesia,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan GovTech akan mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien dan transparan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News