jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo merasakan keganjilan soal partai yang menyerahkan inisiatif revisi Undang-Undang (UU) Pemilu ke pemerintah.
"Saya juga heran kalau ada partai-partai yang kemudian menyerahkan ini kepada pemerintah," kata dia setelah mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Senin (1/6).
Eks legislator Komisi II DPR RI itu menolak wacana pemerintah menjadi inisiator revisi UU Pemilu. Oleh karena itu, Ganjar mengharapkan DPR yang menjadi inisiator revisi tersebut.
"Legislator, parlemen itu yang punya kekuasaan untuk membentuk undang-undang ada di dia, jangan dikasihkan ke orang," ujar Ganjar.
Kontestan Pilpres 2024 itu pun mengkhawatirkan arah pembahasan revisi UU Pemilu bakal didominasi keinginan pemerintah andai eksekutif menjadi inisiator perubahan aturan.
"Begitu diserahkan ke pemerintah itu nanti nature-nya akan dikuasai dan kalau kita melihat peta yang ada di parlemen, pembahasannya pasti akan sangat monoton," ucap Ganjar.
Mantan gubernur Jawa Tengah itu menambahkan PDIP hingga saat ini masih melakukan evaluasi pelaksanaan pemilu sebelum merumuskan sikap terhadap revisi aturan.
Ganjar mengatakan tim di DPP PDIP telah mengidentifikasi sejumlah isu penting dalam regulasi pemilu dan berdiskusi dengan kelompok masyarakat sipil.

3 weeks ago
8






































:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5364450/original/049240400_1759113678-allano.jpg)





:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5518117/original/054027000_1772464500-rivera.jpg)








