Satire Terhadap TNI Tak Boleh Berubah Jadi Propaganda Pecah Belah Bangsa

jpnn.com, JAKARTA - Pakar Komunikasi Politik Syurya M. Nur menilai kritik terhadap institusi negara, termasuk TNI, merupakan bagian dari kehidupan demokrasi.

Namun, dia mengingatkan agar kritik tidak bergeser menjadi narasi satire yang justru menggiring opini publik tanpa didukung fakta dan berpotensi merusak persatuan bangsa.

Menurut Syurya, satire dalam komunikasi politik sejatinya merupakan instrumen kritik sosial yang bertujuan mengoreksi kebijakan maupun penyelenggaraan pemerintahan.

Akan tetapi, katanya, ketika satire dibangun di atas asumsi yang tidak utuh atau diproduksi secara masif untuk membentuk persepsi tertentu, maka fungsinya berubah menjadi propaganda.

"Satire adalah bagian dari kebebasan berekspresi dalam demokrasi. Tetapi ketika digunakan untuk membangun stigma terhadap institusi negara tanpa didukung fakta yang utuh, satire kehilangan fungsi edukatifnya dan berpotensi berubah menjadi propaganda yang memecah persatuan bangsa," kata Syurya dalam keterangannya, Minggu (12/7/2026).

Ia menyontohkan berkembangnya berbagai narasi di media sosial yang mengaitkan pelibatan TNI dalam dukungan pengamanan terhadap Kejaksaan dengan anggapan bahwa institusi tersebut digunakan untuk melindungi pihak tertentu yang sedang menghadapi persoalan hukum.

"Setiap kebijakan negara harus dipahami berdasarkan landasan hukum dan konteks yang melatarbelakanginya," ujarnya.

Syurya menjelaskan bahwa dukungan pengamanan terhadap Kejaksaan memiliki dasar hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News