Menilik Pasang Surut Kepemimpinan PP KAMMI dalam Merawat Keberlanjutan Organisasi

jpnn.com, JAKARTA - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), salah satu organisasi pergerakan mahasiswa terbesar di tanah air yang lahir dari rahim Reformasi 1998, terus menunjukkan eksistensinya.

Sejak pertama kali dideklarasikan pada 29 Maret 1998 di Kota Malang, Jawa Timur, organisasi ini telah melewati berbagai fase kepemimpinan yang dinamis dalam mengawal arah gerak bangsa.

Sepanjang perjalanan sejarahnya, tampuk kepemimpinan tertinggi di tubuh Pengurus Pusat (PP) KAMMI terus berganti secara berkala melalui mekanisme baku forum permusyawaratan organisasi.

Sejumlah tokoh nasional tercatat pernah menduduki posisi puncak di organisasi ini.

Estafet tersebut dimulai dari Fahri Hamzah selaku deklarator sekaligus Ketua Umum pertama pada periode 1998, diikuti oleh Taufik Amrullah, Rahman Toha, Kartika Nur Rakhman, hingga Irfan Ahmad Fauzi pada periode-periode berikutnya.

Namun, proses transisi kepemimpinan di tubuh KAMMI tidak selalu berjalan mulus tanpa hambatan. Organisasi ini tercatat beberapa kali diuji oleh konflik dan dinamika internal yang cukup pelik.

Terbaru, pada periode kepengurusan 2024–2026, Ketua Umum Ahmad Jundi Khalifatullah dijatuhi skorsing keras serta sanksi pemberhentian oleh majelis organisasi. Posisi pimpinan tertinggi kemudian resmi dialihkan kepada Muhammad Amri Akbar untuk melanjutkan roda organisasi hingga akhir masa bakti pada 2026.

Riak organisasi seperti ini sejatinya bukan hal baru bagi KAMMI. Tercatat dalam lembar sejarahnya, organisasi mahasiswa muslim ini beberapa kali harus menggelar forum tertinggi darurat berupa Musyawarah Luar Biasa (MLB) demi menyelamatkan organisasi dari perpecahan, seperti yang pernah terjadi pada 2001, 2009, dan yang teranyar pada 2025 lalu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News