jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) memiliki program akses pembiayaan bagi usaha produktif, yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dapat mendorong komitmen pemerintahan baru yang memprioritaskan beberapa sektor.
Antara lain ketahanan pangan, makan bergizi gratis, perumahan, hilirisasi dan industrilisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA), dan swasembada energi.
Selama hampir 10 tahun berjalan, KUR terus bertransformasi sesuai kebutuhan sektor–sektor produktif dan menjadi program yang sahabat bagi petani, peternak, nelayan dan pengusaha produktif lainnya dalam meningkatkan kapasitas usaha di berbagai tantangan yang dihadapi.
“Dalam konteks ketahanan pangan misalnya, secara historis sekitar 30 persen dari KUR yang disalurkan itu mostly ke sektor pertanian. Dalam konteks peningkatan produksi dan infrastruktur tanah, ini bisa digunakan juga fitur-fitur reguler yang ada di KUR,” kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Ferry Irawan dalam keterangannya, Kamis (14/11).
Deputi Ferry menyampaikan hal tersebut dalam acara KUR Meets The Press yang digelar di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (13/11).
Kemenko Perekonomian mencatat Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah disalurkan sebanyak Rp 246,58 triliun yang diberikan kepada 4,27 juta debitur per 31 Oktober 2024.
Realisasi KUR tersebut mencapai 88,06 persen dari target penyaluran KUR 2024 sebesar Rp 280 triliun.
Sementara itu, sejak 2015 hingga 31 Oktober 2024, KUR sebesar Rp 1.827,2 triliun telah disalurkan kepada 47,9 juta debitur dengan realisasi subsidi bunga KUR yang diberikan pemerintah sebesar Rp 172,2 triliun.