5 hours ago
3
jpnn.com, JAKARTA - Narasi keberhasilan swasembada pangan yang digaungkan pemerintah kembali mendapat sorotan tajam.
Mengawali momentum Hari Buruh dan bulan pergerakan, sebuah forum diskusi bertajuk TEMPE (Temu Pemikiran) Vol. 1 sukses diselenggarakan pada Kamis malam (30/4) di Kedai Adiwarna.
Mengusung tema "Ruang Dialog: Sinergi Kampus dan Negara dalam Mengevaluasi Kebijakan Pangan", forum ini menguliti kesenjangan antara klaim kebijakan negara dengan realitas riset ekologis, serta ancaman hukum yang membayangi para peneliti kritis.
Diskusi yang dihadiri oleh mahasiswa, pegiat literasi, dan masyarakat sipil ini menghadirkan tiga sudut pandang utama: tinjauan integritas riset dari pakar akademisi, potret realitas akar rumput dari aktivis mahasiswa (Ali), dan analisis wacana politik oleh Ketua Bidang Politik GMNI Nicholas Veda.
Dalam pemaparannya, narasumber akademisi menyoroti pentingnya evidence-based policy (kebijakan berbasis bukti).
Evaluasi kebijakan berskala masif, seperti proyek Food Estate atau swasembada, mutlak membutuhkan peer-review independen dari kampus agar terhindar dari bias konfirmasi penguasa.
Namun, iklim kebebasan akademik saat ini sedang tidak baik-baik saja. Regulasi seperti UU ITE kerap disalahgunakan untuk menargetkan peneliti yang menyajikan data anomali, sehingga memicu chilling effect (efek gentar) berupa sensor mandiri di kalangan institusi pendidikan.
Melengkapi pandangan tersebut, Ali selaku aktivis mahasiswa membumikan persoalan ini pada tataran realitas.
