5 hours ago
2
jpnn.com, JAKARTA - Wacana penguatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan peran Badan Gizi Nasional (BGN) kembali mencuat di tengah dinamika kebijakan publik nasional.
Program tersebut tidak lagi cukup diposisikan sebagai kebijakan administratif, melainkan perlu ditetapkan dalam kerangka undang-undang guna menjamin keberlanjutannya.
Isu ini menjadi perhatian karena menyangkut arah pembangunan sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang, khususnya terkait pemenuhan gizi anak sebagai fondasi utama pendidikan dan produktivitas.
“Pembangunan cenderung berfokus pada sektor pendidikan, namun kerap mengabaikan faktor dasar seperti kesehatan dan gizi. Program MBG dinilai hadir sebagai solusi atas persoalan tersebut. Tidak hanya menyediakan makanan, program ini bertujuan memastikan setiap anak mendapatkan asupan gizi yang memadai agar mampu belajar dan berkembang secara optimal," kata Yahya Zaini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI di Jakarta.
Program MBG, katanya, hadir menjawab persoalan mendasar tersebut. Ia tidak sekadar memberi makan, tetapi memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh sehat, belajar optimal, dan berkembang tanpa hambatan biologis akibat kekurangan gizi.
Dalam kerangka ini, MBG bukan program bantuan sosial biasa. Ia adalah instrumen strategis pembangunan sumber daya manusia.
Menurut anggota DPR RI dari Fraksi Golkar ini, BGN dipandang memiliki peran penting dalam mengelola program MBG secara sistemik.
Lembaga ini tidak hanya bertindak sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai penghubung lintas sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga ketahanan pangan.
