3 hours ago
3
jpnn.com - Masyarakat Beutong Ateuh bersama komunitas Pawang Uteun, Yayasan APEL Green Aceh, dan sejumlah organisasi masyarakat sipil menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan penolakan terhadap rencana pertambangan emas di Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Aceh.
Direktur Yayasan APEL Green Aceh Rahmat Syukur menyampaikan bahwa surat tersebut dikirim sebagai bentuk keprihatinan mendalam atas ancaman kerusakan hutan hujan tropis, hilangnya sumber mata air, rusaknya bentang alam pegunungan.
"Serta meningkatnya risiko bencana ekologis apabila aktivitas tambang terus dipaksakan hadir di wilayah yang selama ini menjadi ruang hidup masyarakat," kata Rahmat Syukur dalam keterangan di Nagan Raya, Aceh, Minggu (3/4/2026).
Rahmat mengatakan surat yang dikirim kepada Presiden Prabowo dan sejumlah lembaga pemerintah itu merupakan langkah mendesak agar negara hadir melindungi kawasan Beutong Ateuh dari ancaman eksploitasi industri ekstraktif, terutama mengingat kawasan itu memiliki nilai ekologis yang sangat penting, bukan hanya bagi masyarakat lokal, tetapi juga bagi keseimbangan lingkungan global.
"Jika tambang emas dipaksakan masuk ke Beutong Ateuh, ancaman yang muncul bukan hanya deforestasi, tetapi juga krisis air, konflik ruang hidup, hilangnya sumber penghidupan masyarakat, dan meningkatnya risiko bencana ekologis," ujar Syukur.
Dia menyatakan bahwa jaringan masyarakat sipil akan terus mengawal persoalan tambang emas di Beutong Ateuh karena aktivitas tersebut dinilai seharusnya tidak lagi muncul usai Putusan Mahkamah Agung Nomor 91.K/TUN/LH/2020.
"Putusan Mahkamah Agung sudah jelas. Kawasan ini seharusnya tidak lagi dibayangi ancaman tambang emas. Tetapi hari ini justru muncul kembali sejumlah izin. Ini melukai rasa keadilan masyarakat Beutong Ateuh yang baru beberapa bulan lalu terdampak banjir bandang," katanya.
Ketika masyarakat sedang memulihkan diri dari bencana, katanya, kehadiran tambang justru menghadirkan ancaman baru. "Negara seharusnya melindungi rakyat, bukan menghadirkan proyek yang berpotensi memperparah kerusakan," lanjutnya.
