3 weeks ago
9
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan peran pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam penanggulangan kasus kanker payudara di tanah air harus ditingkatkan.
Menurutnya, penanganan penyakit kanker, terutama di daerah, masih kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah (pemda).
"Kondisi ini harus mendapatkan perhatian semua pihak," kata Lestari Moerdijat dalam talkshow bertema 'Menggagas Rekomendasi Kebijakan Penanganan Kanker Payudara di Pemerintahan Baru' di DPP Partai NasDem, Jakarta, Jumat (25/10).
Catatan Rencana Kanker Nasional 2024-2034 mengungkapkan BPJS Kesehatan mengeluarkan biaya Rp 3,1 triliun untuk pengobatan kanker pada 2020.
Kemudian pada 2023, biaya yang dikeluarkan meningkat menjadi Rp 5,9 triliun karena peningkatan kasus.
Untuk itu, Lestari menilai perlu edukasi terhadap pemerintah daerah agar mampu memahami dampak peningkatan kasus kanker di wilayahnya sehingga upaya untuk menghadirkan proses pencegahan dan pengobatan dapat berjalan dengan baik.
"Selain itu, kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, komunitas, dan media juga bisa diterapkan dalam membangun mekanisme pencegahan melalui deteksi dini,"ujar Rerie yang akrab disapa.
Legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu mengajak agar masyarakat ikut mengambil peran pada gerakan preventif dengan memasyarakatkan metode periksa payudara sendiri (SADARI) untuk deteksi dini kanker payudara.
.jpeg)
