Layakkah Jusuf Kalla Disebut Negarawan? Efriza: Dia Rela Tidak Populer Demi Lindungi Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Sosok Jusuf Kalla (JK) kerap mengundang polemik lewat pernyataan-pernyataannya yang tajam. Namun, di balik itu, rekam jejak panjang sang "Raja Maros" di panggung pemerintahan sulit untuk diabaikan.

Peneliti senior Citra Institute, Efriza, menilai sebutan negarawan bagi JK memiliki dasar yang kuat jika merujuk pada kontribusinya menyelesaikan berbagai konflik besar di tanah air.

"Jika melihat rekam jejaknya, sebutan negarawan itu punya dasar. Di era JK, berbagai konflik daerah berhasil diselesaikan, seperti MoU Helsinki antara Pemerintah dan GAM, hingga kasus Poso dan Ambon," ujar Efriza kepada JPNN.com, Senin (20/4).

Efriza menilai JK memiliki keterampilan khusus sebagai penengah konflik dan selalu mendorong konsensus demi kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi.

Bahkan, Efriza mengingatkan kembali peran dominan JK saat mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga sempat dijuluki sebagai The Real President. Begitu pula saat periode pertama bersama Jokowi.

"Kehadiran JK sebagai wakil presiden saat itu membuat Jokowi cenderung lebih berpihak kepada rakyat dibandingkan periode keduanya," lanjutnya.

Salah satu catatan unik yang diingat Efriza adalah keberanian JK pada Pemilu 2009. Saat itu, Indonesia mencetak sejarah dengan metode mencontreng (centang), bukan mencoblos.

"Itu didasari pandangan JK bahwa rakyat kita jangan dinilai bodoh atau terbelakang pendidikannya. Meskipun ada juga kebijakan kontroversial seperti konversi minyak tanah ke gas," paparnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News