1 week ago
5
jpnn.com, JAKARTA - Invasi Rusia di Ukraina terus memberikan dampak kemanusiaan yang mendalam, dengan meningkatnya laporan pelanggaran hak asasi manusia.
Berdasarkan data dari Kantor Ombudsman Ukraina, lebih dari 25.000 warga Ukraina telah menjadi korban penahanan sewenang-wenang oleh Rusia.
Jumlah ini terus bertambah dengan kondisi mengkhawatirkan terkait penghilangan paksa dan penahanan tanpa proses hukum yang adil.
Masalah ini menjadi sorotan utama dalam Konferensi Menteri tentang Dimensi Kemanusiaan Rencana Perdamaian 10 Poin Ukraina yang diadakan pada 30-31 Oktober.
Pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto kini diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang menunjukkan kontribusi Indonesia dalam merespons krisis kemanusiaan ini.
Dengan berpartisipasi dalam upaya perdamaian yang dipimpin Ukraina, seperti konferensi menteri tersebut, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo dapat membantu menangani isu-isu krusial, seperti pemulangan anak-anak Ukraina yang dibawa paksa ke Rusia dan mediasi pertukaran tahanan.
Langkah ini dinilai akan memperkuat citra kemanusiaan Indonesia di kancah internasional dan menegaskan kontribusi positifnya dalam memperjuangkan hak asasi manusia di Ukraina.
Natalia Yashchuk, Manajer Senior Program di Center for Civil Liberties yang berbasis di Kyiv juga menekankan perlunya tindakan tegas untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia di Ukraina.
