2 hours ago
1
jpnn.com - Menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri, Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Mukhamad Misbakhun menegaskan pengendalian inflasi dan perlindungan daya beli masyarakat harus menjadi prioritas utama kebijakan ekonomi nasional.
Dia memandang momentum ini sebagai fase krusial yang menuntut kesiapan instrumen fiskal dan moneter secara terkoordinasi dan presisi.
“Setiap Ramadan, konsumsi meningkat dan tekanan harga bisa muncul. Oleh karena itu, negara harus hadir lebih awal, memastikan instrumen kebijakan bekerja sebelum gejolak terjadi,” ujar Misbakhun dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (16/02/2026).
Menurut Misbakhun, siklus musiman kenaikan permintaan terhadap bahan pokok telah menjadi pola yang dapat dipetakan, sehingga tanpa langkah antisipatif yang matang, kondisi tersebut berpotensi menggerus daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah dan bawah yang paling rentan terhadap lonjakan harga komoditas pangan.
“Yang paling merasakan dampaknya adalah rakyat kecil. Kalau harga beras, gula, atau minyak goreng naik tidak wajar, itu langsung memukul pengeluaran rumah tangga. Maka pengendalian inflasi pangan harus menjadi perhatian serius,” tegas Misbakhun.
Politikus Partai Golkar tersebut juga menekankan pentingnya sinergi antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, serta industri perbankan nasional dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.
Optimalisasi mekanisme deteksi dini terhadap potensi inflasi pangan (volatile food) dan penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dinilai menjadi langkah strategis yang harus diaktifkan sejak dini.
“Koordinasi tidak boleh setengah-setengah. Kita ingin semua otoritas bergerak dalam satu frekuensi. Jangan menunggu harga bergejolak baru bertindak. Pendekatan kita harus preventif, bukan reaktif,” ujar Misbakhun.
