3 hours ago
2
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku usulan agar gaji PNS daerah dibayar pemerintah pusat belum bisa dipenuhi.
Menurut Purbaya hal ini karena perlu mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta menjaga keseimbangan fiskal nasional.
"Jadi, kalau diminta sekarang (gaji PNS daerah dibayar pusat) ya pasti saya nggak bisa," kata Purbaya dikutip Kamis (9/10).
Bendahara negara ini menuturkan adanya permintaan agar PNS daerah dibayar pemerintah pusat sebagai hal yang wajar.
Tetapi kata dia, semuanya harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal pemerintah pusat agar tidak mengganggu stabilitas keuangan negara di tengah tantangan ekonomi.
"Belum kami khususkan, kalau dia minta semuanya juga tanggung saya. Itu normal, permintaan normal. Tapi kan kami hitung kemampuan APBN ke saya seperti apa," tegasnya.
Purbaya menjelaskan perekonomian nasional pada sembilan bulan pertama tahun ini menunjukkan tren perlambatan, dengan fluktuasi pertumbuhan yang cenderung menurun sehingga kebijakan belanja harus diatur secara hati-hati.
Menurut dia, saat ini belum memungkinkan pemerintah pusat mengambil alih seluruh tanggungan gaji ASN daerah tanpa meningkatkan defisit anggaran di atas rasio 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
