1 week ago
4
jpnn.com, PAPUA BARAT DAYA - Kehadiran Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor (PFM) di Kota Sorong dinilai sebagai solusi bagi puluhan karyawan PT Perindo Sorong.
Sebab, setelah bertatap muka dengan PFM, mereka terselamatkan dari ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh manajemen.
Sebelumnya, ditengah kunjungan kerja PFM ditemui sekitar 60 karyawan perusahaan dibawah naungan BUMN ini guna menyampaikan aspirasi soal ancaman tersebut. Tidak pakai lama, PFM langsung mengambil tindakan dengan melakukan komunikasi dengan pihak manajemen PT Perindo Sorong, alhasil menemui titik temu.
"Saya hanya melaksanakan tugas saya sebagai Senator, yang mana mengutamakan kepentingan masyarakat terutama masyarakat adat Papua. Sebagaimana tagline saya "Bersuara dan Bertindak Bagi Kaum Tak Bersuara"," ucap PFM kepada media.
Perlu diketahui rata-rata karyawan PT. Perindo Sorong yang sebelumnya terancam PHK adalah 70% masyarakat asli Papua Barat Daya. Sehingga hal inilah menjadi spirit PFM yang juga sebagai Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberai Membawahi Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya ini perjuangkan aspirasi tersebut.
Dimana ia menilaj jika hal itu terjadi maka PT Perindo Sorong bersikap menabrak UU Otsus Papua serta hak Orang Asli Papua (OAP).
"Tugas saya sebagai Pejabat Tinggi Negara mengawasi, mengevaluasi dan mengeluarkan rekomendasi untuk memproteksi kebijakan pusat ke daerah maupun sebaliknya. Apalagi menyangkut dengan hak-hak masyarakat adat Papua. Jika benar-benar ( PHK) ini dilakukan artinya satu kesalahan besar dan tidak berkeadilan, saya menolak sikap pimpinan PT Perindo dan akan menyurati pimpinan BUMN tersebut untuk dilakukan klarifikasi dan koordinasi" tegasnya.
Ia jg menambahkan, bahwa sesuai dengan perintah UU Otsus Papua itu jelas tentang syari'at Adat atau Hukum Adat Papua. Sehingga tidak bisa sewenang-wenang kebijakan Pemerintah Pusat maupun BUMN diterapkan di Tanah Papua.
