KPK Diminta Tak Melempem Usut Kasus Pemberian Amplop ke Menhut Raja Juli

jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan KPK periode 2007–2011 Mochammad Jasin meminta lembaga antirasuah bisa mengusut kasus pemberian amplop dari Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby ke Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni.

Jasin meminta penyidik KPK bisa berani, independen, dan tidak melempem oleh intervensi politik dari pihak penguasa dari kasus pemberian amplop Bupati Kuansing ke Raja Juli.

Hal demikian dikatakan Jasin saat berdialog dengan Abraham Samad yang tayang di YouTube @abrahamsamadspeakup pada Selasa (7/7).

"Jangan sampai artinya itu melempem ada pengaruh dari, misalnya kekuasaan, terkemudian berubah," kata Jasin seperti dikutip Rabu (8/7).

Menurutnya, KPK sudah punya alasan kuat untuk menindaklanjuti kasus pemberian amplop buat Raja Juli.

"Masyarakat akan tahu ini. Sudah ada poin-poin untuk memperkuat itu, untuk menemukan dua alat bukti yang cukup," ujar Jasin.

Diketahui, Raja Juli menerima amplop dari Bupati Kuansing setelah keduanya menggelar audiensi pada 2 Juli 2026.

Raja Juli sendiri mengakui baru tahu diberikan amplop berwarna cokelat dan dalam kondisi tertutup setelah audiensi selesai dilaksanakan. 

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News