8 hours ago
1
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) beserta stakeholder membentuk Satuan Tugas (Satgas) Jejaring Advokasi Inklusi Keuangan Digital Perempuan.
Langkah itu mereka lakukan guna memperkuat sekaligus menyatukan inisiatif inklusi yang dilakukan tiap sektor agar lebih terarah dan berdampak.
Satgas yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2024 tersebut akan melingkupi bidang kerja akses dan layanan keuangan, layanan keuangan digital serta teknologi informasi, dan pemanfaatan data terpilah berdasarkan jenis kelamin.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan mengatakan peluncuran tersebut menandai kolaborasi multipihak yang terlembaga dan mendorong digitalisasi keuangan yang berpotensi memperluas akses keuangan perempuan hingga ke perdesaan.
Menurut dia, perempuan memiliki peran penting untuk mencapai target kepemilikan rekening 80%, karena itu program-program literasi dan edukasi perempuan perlu semakin diperkuat.
Keberadaan Satuan Tugas ini menjadi wadah koordinasi, komunikasi sekaligus pemantauan dan evaluasi agar semua pihak yang terlibat dapat belajar dari satu sama lain.
"Kolaborasi dan inovasi menjadi kunci penting agar kita bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang lebih berdampak pada inklusi keuangan perempuan,” ujar Ferry Irawan saat memimpin peluncuran Satgas Jejaring Advokasi Inklusi Keuangan Digital Perempuan dalam Seminar Nasional “Kolaborasi dan Inovasi untuk Keuangan Inklusif bagi Perempuan” yang digelar di Jakarta, Rabu (13/11).
Urgensi mendorong inklusi keuangan perempuan didasarkan pada fakta bahwa perempuan masih kurang terlayani dibandingkan laki-laki perihal layanan keuangan.
