jpnn.com, PALEMBANG - Sumatra Selatan (Sumsel) kembali mencatat progres penting Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat.
Pemerintah Provinsi Sumsel secara resmi menerima sertifikat hak pengelolaan (HPL) seluas 59,95 hektare dari BPN, Rabu (27/8).
Penyerahan dilakukan oleh Kepala Kanwil BPN Sumsel kepada Gubernur Sumsel, Dr. H. Herman Deru, dalam agenda Rapat Koordinasi Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sumsel Tahun 2025 di Kantor Wilayah BPN Sumsel.
“Ini adalah bukti nyata bahwa pembangunan pelabuhan bukan sekadar wacana. Legalitas lahan merupakan syarat utama untuk melanjutkan tahapan konstruksi,” kata Herman Deru.
Menurutnya, Pelabuhan Tanjung Carat memiliki peran strategis dalam mendukung arus logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi Sumsel.
“Pelabuhan ini akan menjadi pintu gerbang ekspor bagi komoditas unggulan Sumsel seperti karet, sawit, dan batubara,” ujarnya.
Gubernur menambahkan kehadiran pelabuhan samudera ini akan mengurangi ketergantungan terhadap pelabuhan di luar provinsi, sekaligus menekan biaya logistik.
“Efisiensi biaya distribusi akan membuat Sumsel lebih kompetitif di tingkat nasional maupun global,” jelasnya.
Proyek ini juga diharapkan mendorong investasi baru di sektor industri, transportasi, dan jasa. “Dengan infrastruktur pelabuhan, akan tercipta kawasan ekonomi baru yang membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat,” tutur Herman Deru.