jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyebutkan fraksi partainya di DPR RI meminta tunjangan perumahan legislator disetop menyikapi dinamika politik saat ini.
"Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta untuk dihentikan tunjangan perumahan terhadap anggota DPR serta fasilitas lainnya yang di luar batas kepatutan," kata dia melalui keterangan persnya, Sabtu (30/8).
Said melanjutkan fraksi PDIP di DPR memandang bahwa aktivitas dalam politik bukan sekadar mengedepankan rasionalitas dan kesepakatan.
Dia mengatakan fraksi partainya menganggap etika, empati, dan simpati menjadi hal yang melekat diterapkan di politik.
Dari situ, Said mengajak seluruh anggota DPR mengukur diri sebelum menerima tunjangan perumahan.
Terlebih lagi, ujarnya, ekonomi rakyat serbasulit saat ini dan publik mempertanyakan kinerja legislator menyampaikan aspirasi.
"Saat perekonomian rakyat serbasulit, mereka menyabung nasib di jalanan. Namun, DPR mendapatkan tunjangan yang jumlahnya oleh ukuran rakyat kebanyakan sangat luar biasa," ungkap Ketua Banggar DPR RI itu.
Sebaliknya, kata Said, saat mayoritas anggota DPR bekerja dengan simpatik, mendengar, mengartikulasikan asrpirasi aspirasi rakyat, mungkin saja rakyat tidak akan mempertanyakan eksistensi dan kemanfaatan DPR.