jpnn.com, SEMARANG - Calon Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya untuk melindungi hak-hak pekerja.
Dia berencana akan membentuk desk perlindungan buruh yang akan memperkuat koordinasi antara pemerintah dan pihak terkait, seperti Polda Jawa Tengah.
Menurutnya, hal ini penting guna memastikan kesejahteraan tenaga kerja.
Luthfi menjelaskan langkah penting lainnya adalah memperkuat program BPJS Ketenagakerjaan yang akan menjamin hak-hak pekerja, mulai dari upah yang layak hingga hak-hak mereka dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk pesangon.
“Kami akan memfasilitasi dialog yang konstruktif antara buruh dan pengusaha untuk menentukan Upah Minimum Regional (UMR) yang adil berbasis pada prinsip industrial. Perlindungan terhadap perempuan pekerja juga akan menjadi prioritas kami, termasuk hak cuti hamil, melahirkan, atau keguguran,” kata Luthfi dalam debat ketiga Pilgub Jawa Tengah 2024 di Muladi Dome, Universitas Diponegoro, Semarang, Rabu (20/11).
Luthfu juga menawarkan program pendampingan dalam hal permodalan dan pemasaran untuk usaha mikro, dengan tujuan agar mereka dapat naik kelas menjadi usaha menengah.
Dia juga menyebutkan sektor pertanian juga akan mendapat perhatian khusus dengan adanya program Jamkrida dan Jateng Berdikari yang dirancang untuk melindungi petani dari risiko gagal panen serta menjaga stabilitas harga hasil panen.
Tidak hanya itu, dia juga menyampaikan keprihatinannya terhadap tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Tengah, yang tercatat hampir 14.000 tenaga kerja pada bulan September 2024.