UNDP Soroti 3 Tantangan Kritis Digital Indonesia yang Harus Segera Diatasi

4 days ago 4

UNDP Soroti 3 Tantangan Kritis Digital Indonesia yang Harus Segera Diatasi

Facebook JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com

United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia merilis publikasi kebijakan (policy volume) baru yang berjudul Bright Prospect, Lingering Shadows: Towards an Inclusive Digital Transformation in Indonesia (Prospek Cerah, Dibayangi Ketimpangan: Menuju Transformasi Digital Inklusif di Indonesia). Foto dok UNDP

jpnn.com, JAKARTA - United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia merilis publikasi kebijakan (policy volume) baru yang berjudul Bright Prospect, Lingering Shadows: Towards an Inclusive Digital Transformation in Indonesia (Prospek Cerah, Dibayangi Ketimpangan: Menuju Transformasi Digital Inklusif di Indonesia).

Laporan tersebut menyoroti tiga tantangan kritis yang, jika tidak ditangani bisa memperburuk ketimpangan dan kesenjangan sosial masa depan digital Indonesia.

Ketiga tantangan tersebut meliputi kesenjangan digital, isu seputar hak dan etika digital, serta risiko polarisasi.

Seiring dengan upaya Indonesia untuk mencapai masa depan digital yang lebih inklusif dan berkeadilan, ketiga tantangan ini harus segera diatasi.

Publikasi kebijakan ini menawarkan sejumlah rekomendasi bagi semua pemangku kepentingan terkait, mulai dari pemerintah hingga mitra pembangunan, think tank dan kelompok masyarakat sipil untuk menangani dan mengatasi berbagai permasalahan tersebut.

Rekomendasi yang diberikan termasuk mempersempit kesenjangan akses digital di provinsi-provinsi di Indonesia bagian timur dan wilayah-wilayah yang kurang terlayani, menjaga keamanan data pribadi dan memastikan penggunaan algoritma yang etis.

Serta menyediakan program literasi digital yang tepat sasaran bagi komunitas-komunitas yang termarjinalisasi, memberdayakan kaum muda dan masyarakat umum untuk melawan disinformasi, serta menetapkan Indeks Inklusivitas Digital yang dapat membantu merangkum berbagai dimensi transformasi digital, termasuk akses digital, literasi, perlindungan data, dan kriteria lain yang memerlukan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan.

Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, Norimasa Shimomura menggarisbawahi pesan utama dari publikasi kebijakan.

Publikasi kebijakan ini menawarkan sejumlah rekomendasi bagi semua pemangku kepentingan terkait, mulai dari pemerintah hingga mitra pembangunan, think tank.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Read Entire Article
Koran JPP|