Skandal Kredibilitas Persepi, Dewan Etik Terbukti Punya Konflik Kepentingan

5 days ago 3

Skandal Kredibilitas Persepi, Dewan Etik Terbukti Punya Konflik Kepentingan

Facebook JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com

Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) mendadak jadi perhatian publik lantaran tiga anggotanya keluar dari organisasi tersebut. Foto: Tangkapan layar website Persepi

jpnn.com, JAKARTA - Skandal besar mengguncang Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) setelah terungkap bahwa Saiful Mujani, anggota Dewan Etik, ternyata berperan ganda sebagai "wasit sekaligus pemain" dalam industri survei nasional.

Fakta mengejutkan itu membongkar ketidakkredibilan Dewan Etik Persepi dan mempertanyakan objektivitas keputusan yang telah diambil terhadap lembaga survei lain, khususnya Poltracking Indonesia.

Polemik ini mencuat ke permukaan setelah penelusuran mendalam yang dilakukan di Jakarta. Temuan ini makin memperkeruh kontroversi antara Persepi dan Poltracking Indonesia terkait perbedaan hasil survei Pilkada Jakarta 2024.

Investigasi mengungkapkan bahwa Saiful Mujani, yang berperan sebagai anggota Dewan Etik Persepi dalam menyidang Poltracking dan Lembaga Survei Indonesia (LSI), ternyata memiliki hubungan erat dengan LSI.

Website resmi LSI mencantumkan Saiful Mujani sebagai mantan Direktur Eksekutif periode 2005-2010 dan masih aktif sebagai peneliti senior.

Fakta ini menimbulkan pertanyaan serius tentang netralitas Saiful Mujani dalam mengambil keputusan terkait perbedaan hasil survei antara Poltracking dan LSI. Konflik kepentingan ini makin diperparah dengan beredarnya chat Saiful Mujani di grup WhatsApp Persepi yang bernada tendensius terhadap Poltracking.

Pakar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof. Karim Suryadi mengangkat kekhawatiran ini ke permukaan. Lebih lanjut, Prof. Karim menekankan pentingnya transparansi dalam keanggotaan Dewan Etik.

"Yang menjadi pertanyaan saya bagaimana tingkat independensi dan obyektifitas dewan etik. Apakah dewan etik keanggotannya itu terbebas dari kepentingan lembaga survei atau tidak," ujarnya, mempertanyakan integritas proses pengambilan keputusan Persepi.

Polemik kredibilitas Persepi terus menjadi perbincangan setelah adanya sanksi diberikan kepada lembaga survei Poltracking Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Read Entire Article
Koran JPP|