RI Diminta Mengurangi Ketergantungan pada AS

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah diminta melakukan penataan ulang hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat (AS) untuk memperkuat kemandirian strategi nasional di tengah sistem multipolar.

“Momentum ini perlu dimanfaatkan Indonesia untuk memperkuat posisi sebagai negara berdaulat yang mampu menentukan arah kebijakan ekonominya sendiri,” kata Ekonom Senior Pusat Kajian Keuangan, Ekonomi, dan Pembangunan Universitas Binawan, Farouk Abdullah Alwyni dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (26/4).

Menurut Farouk, perubahan lanskap geoekonomi global saat ini ditandai dengan meningkatnya dorongan sejumlah pemimpin dunia untuk mengurangi ketergantungan terhadap AS.

Pandangan ini secara faktual telah dijawab oleh Presiden RI Prabowo Subianto melalui rangkaian kunjungan diplomatik ke Jepang, Korea Selatan, Rusia, dan Prancis sepanjang April 2026 untuk mendiversifikasi mitra strategis.

Farouk menjelaskan kemandirian strategis mulai disuarakan secara nyata oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong yang menyiapkan skenario “the world minus one”.

Langkah serupa juga terlihat di kawasan regional saat Menteri Perdagangan Malaysia Tengku Zafrul Aziz membatalkan sejumlah kesepakatan tarif dengan AS seiring putusan Mahkamah Agung negara tersebut yang menggugurkan kebijakan era Donald Trump.

Selain itu, lanjutnya, dinamika global memperlihatkan kecenderungan negara-negara Eropa dan Kanada untuk mengambil jarak strategis serta memperluas kebijakan luar negeri secara independen.

Farouk menilai poros kerja sama baru kini mulai terbentuk di antara kekuatan non-Barat, terutama antara China, Rusia, dan Iran yang mencakup sektor ekonomi, politik, hingga militer.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News