4 days ago
3
jpnn.com - PALU - Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Polda Sulteng) menyiapkan ribuan personel untuk mengamankan jalannya Pilkada 2024. Polda juga menyiapkan sejumlah strategi pengamanan untuk menyukseskan pilkada damai di wilayah Sulteng.
Menurut Kepala Biro Operasi (Karoops) Polda Sulteng Kombes Pol. Giuseppe Reinhard Gultom pihaknya menyiapkan 6.204 personel.
Jumlah tersebut masih ditambah bantuan dari TNI 525 personel dan linmas 1.006 personel.
"Ada sembilan tahapan Pilkada 2024, mulai tahap pendaftaran pasangan calon (paslon) hingga tahap pelantikan dan pengambilan sumpah paslon kepala daerah terpilih. Semua tahapan telah dipetakan potensi kerawanan dan bagaimana cara bertindak," ujar Kombes Reinhard di Palu, Selasa (12/11).
Dia mengatakan hal tersebut pada kegiatan rapat koordinasi lintas stakeholder dalam rangka mewujudkan pilkada damai.
Kombes Reinhard lebih lanjut mengatakan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) Pilkada Sulteng sebanyak 5.496 TPS dengan tipologi TPS kurang rawan sebanyak 4.720 titik.
Kemudian jumlah TPS yang diperkirakan rawan 715 titik, TPS sangat rawan 46 titik dan TPS khusus 12 titik.
Menurut dia, personel Polda Sulteng nantinya akan diperbantukan untuk turut mengamankan TPS yang ada di seluruh wilayah kabupaten/kota, termasuk kekuatan pasukan Satbrimob Polda Sulteng untuk membantu apabila terjadi situasi kontijensi.
"Demikian juga apabila suatu wilayah terjadi situasi kontijensi atau konflik yang tidak mampu ditangani polres setempat, maka polres terdekat akan melalukan backup pengamanan sebagai pola backup rayonisasi," ucapnya.
Dia melanjutkan bahwa terdapat delapan strategi yang dilakukan untuk menyukseskan Pilkada serentak 2024 menjelang hari pemungutan suara.
Yakni, melakukan pemetaan/mapping potensi kerawanan di setiap wilayah termasuk memetakan TPS rawan, mengupayakan penyelesaian konflik dan mereduksi permasalahan di wilayah sebelum Pilkada 2024 dilaksanakan.
Kemudian, melakukan kerja sama pengamanan, membangun sinergisitas dan saling koordinasi maupun kolaborasi bersama pemerintah daerah, KPU dan Bawaslu serta TNI.
Selain itu, menyiapkan rencana operasi pengamanan, termasuk rencana kontingensi mengantisipasi terjadinya situasi darurat (rusuh/konflik, terorisme dan bencana alam).
"Kami menggelar deklarasi pilkada damai dengan melibatkan penyelenggara pilkada, peserta pilkada, partai politik dan tokoh masyarakat," ujarnya.
Selanjutnya, melakukan kegiatan cooling system menjelang, pada saat dan setelah Pilkada 2024, penegakan hukum terhadap tindak pidana pilkada melalui sentra Gakkumdu.
