4 days ago
4
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Talkshow Tata Ruang bertemakan 'One Spatial Planning Policy, Kunci Sukses Pembangunan Nasional Berkelanjutan' di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jumat (8/11).
Acara itu digelar sebagai rangkaian Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang 2024.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid dalam sambutannya mengangkat dua isu besar, yaitu One Map Policy dan One Spatial Planning Policy.
Menurut Nusron, dua isu besar itu harus segera diselesaikan untuk mengatasi permasalahan di bidang tata ruang karena menyangkut pertumbuhan investasi di Indonesia dan pembangunan nasional berkelanjutan.
"Ini menjadi salah satu isu yang harus diangkat supaya negara hadir untuk memberikan solusi kepada rakyat, dan dunia usaha bagian dari rakyat, tidak boleh kita gantung nasibnya. Kita tuntaskan isu ini bersama terutama di kalangan pelaku usaha, kita jadikan ini sebagai komunitas bersama untuk menuntaskan berbagai persoalan yang muncul," kata Menteri Nusron.
Menteri Nusron menjelaskan selama One Map Policy belum tersedia, maka Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai salah satu persyaratan dasar untuk perizinan usaha bisa terhambat.
Hal ini dikarenakan belum adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang menjadi bagian dari One Map Policy.
"Akibat belum ada One Map Policy mengurus PKKPR lama karena belum ada cantolan RDTR-nya. Saat ini di Indonesia baru ada 541 RDTR dan yang sudah terintegrasi dengan OSS (Online Single Submission) ada 278 RDTR. Kemudian, RDTR-nya harus ada 2.000. Masih ada 1.500-an lagi RDTR yang harus kita tuntaskan dengan menggunakan basis peta 1:5.000, sehingga mendekati keakuratan," terang Menteri ATR/Kepala BPN.
