Menhut Raja Juli Dinilai Bangun Fondasi Baru Konservasi Gajah Berbasis Kolaborasi

jpnn.com, JAKARTA - Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2026 tentang percepatan perlindungan gajah dinilai menjadi tonggak penting dalam penguatan konservasi satwa liar di Indonesia.

Kebijakan tersebut juga mendapat apresiasi dari kalangan pakar konservasi yang menilai arah kepemimpinan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni konsisten mendorong perlindungan gajah secara menyeluruh dan lintas sektor.

Member IUCN SSC Asian Elephant Specialist Group (AsESG), Wahdi Azmi mengatakan, Inpres tersebut menghadirkan perubahan mendasar dalam pendekatan konservasi gajah di Indonesia.

Pasalnya, selama ini penyelamatan gajah sering dipersepsikan sebagai tanggung jawab sektor konservasi semata.

"Melalui Instruksi Presiden ini, Bapak Presiden telah memberikan arah yang sangat jelas bahwa perlindungan populasi dan habitat gajah merupakan agenda pembangunan nasional yang memerlukan keterlibatan seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Ini merupakan perubahan paradigma yang sangat mendasar bagi masa depan konservasi gajah di Indonesia," kata Wahdi saat dihubungi di Jakarta, Kamis (9/7).

Menurut Wahdi, perubahan paradigma tersebut selaras dengan visi yang selama ini dibangun Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam pengelolaan konservasi satwa liar, khususnya gajah.

Dia mengaku melihat secara langsung konsistensi Raja Juli dalam mendorong pendekatan konservasi yang tidak lagi dilakukan secara parsial, melainkan berbasis bentang alam dan melibatkan berbagai pihak.

Dalam beberapa kesempatan berdiskusi dengan Menteri Kehutanan, Wahdi mengungkapkan, melihat konsistensi visi penyelamatan gajah tidak dapat dilakukan secara parsial.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News