9 hours ago
2
jpnn.com, JAKARTA - Gelombang aksi massa yang berlangsung di depan Gedung DPR pada 28 Agustus 2025 kembali membuka ruang kritik terhadap perilaku para politisi.
Massa aksi menuntut agar DPR menghapuskan fasilitas tunjangan rumah dinas bagi anggotanya yang dinilai berlebihan dan tidak relevan dengan kondisi masyarakat saat ini.
Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pdt. Jacklevyn Manuputty menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi yang terjadi.
Ia menilai, konflik yang muncul dalam aksi massa seringkali menempatkan aparat dan masyarakat sebagai pihak yang berhadap-hadapan, sementara politisi justru lepas dari tanggung jawab.
“Para politisi berulah, aparat dan masyarakat berhadap-hadapan lalu menjadi korban. Dan seperti biasanya, kebanyakan politisi tampil dengan cengengesan di depan kamera dan mikrofon, memberi sambutan lalu melupakan,” tegas Manuputty dalam akun media sosialnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa bangsa ini tidak bisa dibangun dengan pendekatan represi terhadap suara rakyat.
Menurutnya, kemarahan publik yang tersalurkan dalam aksi massa harus dipahami sebagai bentuk refleksi dan dorongan perubahan, bukan ancaman.
“Bangsa ini harus dibangun bukan dengan represi tetapi refleksi. Bukan dengan ketakutan, tetapi dengan keberanian untuk berubah. Suara rakyat bukan untuk dibungkam, tetapi untuk didengar, dipahami dan dijadikan arah,” ujarnya.
