2 hours ago
2
jpnn.com - LOMBOK TENGAH – Para PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) 2026.
Namun, jika dalam waktu dekat ada aturan bahwa PPPK Paruh Waktu juga mendapatkan THR 2026, maka Pemkab Lombok Tengah siap memberikan.
Pemkab Lombok Tengah sudah menyiapkan anggaran THR ASN 2026 dan pejabat negara sebesar Rp43 miliar.
"Anggaran THR tahun ini bagi ASN maupun pejabat negara itu Rp43 miliar," kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Lombok Tengah Taufikurrahman di Lombok Tengah, Selasa (3/3).
Dia mengatakan anggaran THR tersebut diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), kepala daerah serta Anggota DPRD Lombok Tengah.
Sedangkan untuk THR bagi PPPK Paruh Waktu tidak diberikan, karena belum ada regulasi yang mengatur hal tersebut.
"Total ASN yang diberikan THR itu sekitar 10 ribu orang. Anggota DPRD Lombok Tengah itu 50 orang serta pejabat negara," katanya.
Taufikurrahman mengatakan untuk pembayaran THR tersebut belum dilaksanakan, karena masih menunggu surat edaran dari pemerintah pusat. Sedangkan besaran THR yang diberikan itu untuk satu kali gaji.
