jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menyelenggarakan Worshkop Penerapan Praktek Penyusunan Regulasi dan Regulatory Impact Analysis (RIA), Selasa (5/11).
Penyelenggaraan kegiatan ini sesuai komitmen pemerintah untuk terus melaksanakan reformasi regulasi sebagai salah satu prioritas Pembangunan Nasional.
Hal tersebut disampaikan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub-Regional Netty Muharni mewakili Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono pada pembukaan Workshop on Implementing the APEC Blueprint for Advancing Good Regulatory Practices (GRP) in the APEC Region: Insights from APEC Economies.
Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub-Regional Kemenko Perekonomian Netty Muharni. Foto: Dokumentasi Kemenko Perekonomian
Dia menyampaikan regulasi yang berkualitas merupakan instrumen penting untuk mendukung iklim yang ramah investasi, membuka lapangan kerja, dan memacu pertumbuhan ekonomi.
Dalam kaitan ini, Kemenko Perekonomian dengan dukungan United Stated - Support for Economic Growth in Asia (US-SEGA) telah menginisiasi program peningkatan kapasitas legal drafter untuk meningkatkan kualitas rezim regulasi di Indonesia.
Negara-negara OECD telah memiliki rezim regulasi yang baik serta senantiasa melakukan review untuk menilai dampak kebijakan untuk menjaga dan meningkatkan efektifitas dan produktivitas.
“Workshop ini merupakan upaya bersama untuk terus meningkatkan pemahaman dan kapasitas terkait pentingnya mengukur dampak kebijakan sebagai langkah untuk mendorong proses aksesi Indonesia ke OECD,” ungkap Asdep Netty dalam keterangannya, Rabu (6/11).