Imam Akhmad Curhat Sulitnya Jadi Dosen ASN di Indonesia

jpnn.com - Kesaksian dosen asal Bandung Imam Akhmad dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di Mahkamah Konstitusi (MK), menjadi viral di media sosial.

Dengan penuh emosional, Imam menceritakan nasib profesi dosen aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia yang belum sejahtera.

Imam yang merupakan dosen mata kuliah Bahasa Indonesia Program Studi Televisi dan Film ISBI Bandung tersebut menjadi saksi di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang perkara Nomor 272/PUU-XXIII/2025 dan 24/PUU-XXIV/2026 yang menguji ketentuan kesejahteraan dosen, khususnya aturan tunjangan fungsional dalam Perpres Nomor 65 Tahun 2007.

Menurut Imam, saat ini dalam mengatur tunjangan fungsional, pemerintah masih mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2007.

Ketentuan tersebut, kata Imam, tidak memberikan kepastian mengenai besaran tunjangan fungsional dosen. Akibatnya, nominal tunjangan yang diterima dosen ASN hingga kini masih sangat kecil.

"Di Perpres Nomor 65 Tahun 2007, tunjangan fungsional asisten ahli hanya Rp 375 ribu, sedangkan guru besar Rp 1,35 juta. Padahal tunjangan fungsional merupakan hak yang melekat pada jabatan dosen," kata Imam saat ditemui di Kampus Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung, Kamis (9/7/2026).

Dalam persidangan, Imam memaparkan kondisi riil yang dialami dosen ASN, terutama yang bertugas di perguruan tinggi negeri satuan kerja (Satker) dan badan layanan umum (BLU) nonremunerasi.

Imam juga Ketua Asosiasi Dosen Akademik dan Keahlian Seluruh Indonesia (Adaksi) DPW Jawa Barat itu menilai persoalan kesejahteraan dosen bukan sekadar kecilnya tunjangan fungsional, melainkan juga adanya diskriminasi dalam kebijakan tunjangan kinerja ASN.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News