jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus mengatakan dalam kajian publik terdapat konsep policy failure atau kegagalan kebijakan.
Artinya, kata dia, sebuah kebijakan justru menghasilkan persoalan baru yang lebih besar dibanding manfaat.
Iskandar kemudian mengungkit pembangunan kawasan di Pulau Rempang dan Galang yang menjadi contoh nyata kegagalan tata kelola kebijakan publik era Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).
“Kasus Rempang-Galang adalah contoh sempurna untuk membaca kegagalan kebijakan pemerintah, utamanya pada masa Presiden Joko Widodo," kata dia kepada awak media, Minggu (28/6).
Iskandar menuturkan kegagalan kebijakan terjadi dalam empat dimensi sekaligus, yakni terkait proses penyusunan, pencapaian tujuan, distribusi manfaat pembangunan, serta konsekuensi politik yang ditimbulkan.
Pada aspek proses, dia menilai pemerintah ketika membangun Rempang-Galang hanya mengedepankan percepatan proyek dibanding memastikan prasyarat hukum dan sosial terpenuhi.
Dia menyebut hasil investigasi Ombudsman RI menunjukkan penetapan Rempang Eco-City sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam rentang Mei hingga Juli 2023 tanpa didukung kesiapan regulasi, kepastian lahan, maupun kesiapan masyarakat.
“Percepatan pengembangan kawasan tidak didukung persiapan yang matang. Status lahan belum clear and clean, regulasi belum siap, tetapi proyek justru dipaksakan berjalan,” ujarnya.

7 hours ago
5




































:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5364450/original/049240400_1759113678-allano.jpg)

:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5518117/original/054027000_1772464500-rivera.jpg)




:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5518312/original/099191500_1772505014-persebaya.jpg)






:strip_icc():format(jpeg):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/bola/watermark-color-landscape-new.png,1125,20,0)/kly-media-production/medias/5349826/original/076247900_1757933049-persija_lesu-2.jpg)

