Asosiasi Minta Pemerintah Gencarkan Sosialisasi Pajak UMKM di Marketplace

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi UMKM Indonesia (Akumandiri) buka suara terkait rencana penerapan mekanisme pemungutan pajak penghasilan (PPh) melalui platform marketplace (lokapasar).

Akumandiri meminta pemerintah untuk memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketua Umum Akumandiri, Hermawati Setyorinny, menyampaikan bahwa hingga saat ini masih banyak pelaku UMKM yang buta akan mekanisme kebijakan baru tersebut. Kebingungan mencakup tata cara pemungutan, penghitungan nominal, hingga teknis pelaporan pajaknya.

"Harus ada sosialisasi dan edukasi. Banyak pelaku UMKM yang belum mengerti bagaimana mekanisme pembayaran pajak maupun teknis kebijakan ini," kata Hermawati saat dihubungi di Jakarta, Minggu.

Pemerintah berencana menerapkan mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 melalui platform marketplace mulai Juli 2026.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Melalui aturan tersebut, penyelenggara PMSE atau marketplace ditunjuk sebagai pihak yang memungut pajak penghasilan atas penghasilan pedagang dalam negeri yang berjualan melalui platform digital.

Hermawati mengatakan pelaku UMKM juga masih mempertanyakan mekanisme pemungutan pajak melalui marketplace. Menurut dia, selama ini kewajiban perpajakan merupakan ranah otoritas pajak, sementara marketplace berfungsi sebagai sarana yang mempertemukan penjual dan pembeli.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News