FSP BUMN Bersatu Apresiasi Danantara Gandeng KPK, Arief Poyuono: Bersihkan Hingga Tuntas

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum FSP BUMN Bersatu Arief Poyuono menyampaikan apresiasi terhadap langkah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia yang menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan audit dan penataan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen nyata untuk menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun tata kelola BUMN yang lebih profesional, efisien, dan bebas dari praktik korupsi.

Arief Poyuono menilai ini merupakan sinyal positif bahwa proses perampingan tidak hanya berorientasi pada efisiensi anggaran, tetapi juga memastikan setiap dugaan penyimpangan yang terjadi di masa lalu tetap diproses sesuai ketentuan hukum.

"Kami dari FSP BUMN Bersatu mengapresiasi langkah Danantara yang berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam membersihkan BUMN. Ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto agar BUMN menjadi institusi yang sehat, transparan, akuntabel dan mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara," ujar Arief Poyuono dalam keterangannya kepada media pada Jumat, (3/7).

Menurutnya, FSP BUMN Bersatu sejak awal berpandangan bahwa fokus utama Danantara memang harus diarahkan pada pembenahan fundamental BUMN, termasuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan yang selama bertahun-tahun tidak produktif dan justru menjadi beban keuangan negara.

Arief Poyuono mengatakan, banyak BUMN yang selama ini tidak lagi memiliki prospek bisnis yang jelas, tetapi tetap mempertahankan struktur organisasi yang besar dengan biaya operasional tinggi.

Kondisi tersebut pada akhirnya mengurangi kemampuan BUMN untuk memberikan dividen maupun kontribusi optimal terhadap penerimaan negara.

"Selama ini kami melihat Danantara memang harus berkonsentrasi pada agenda pembersihan dan perampingan BUMN. Tidak semua BUMN mampu memberikan kontribusi yang baik bagi penerimaan negara. Karena itu, restrukturisasi harus dilakukan secara objektif agar aset negara dikelola lebih produktif dan efisien," jelasnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News