Haris Rusly Moti: Ada Kekuatan yang Mendaur Ulang Prahara Agustus 2025

jpnn.com, JAKARTA - Pemrakarsa 98 Resolution Network Haris Rusly Moti menilai aksi massa pada 27 Agustus 2026 yang mengusung tuntutan pemberantasan korupsi dan penyitaan aset koruptor pada dasarnya masih sejalan dengan arah kebijakan serta tekad Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Haris, Presiden Prabowo bahkan telah mengambil langkah mendasar yang melampaui sejumlah tuntutan gerakan massa, terutama dalam upaya mencegah kebocoran kekayaan negara serta menindak dan menyita aset hasil kejahatan korupsi yang berkaitan dengan oligarki tambang, hutan, dan lahan.

“Presiden Prabowo sendiri tidak menutup mata dan telinga terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat. Itu dibuktikan dengan menindak tegas pelaku korupsi MBG dan penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri,” ujar Haris kepada awak media, Rabu (26/8/2026) di Jakarta.

Menurut Haris, melalui pimpinan yang baru, tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini dikritisi publik secara bertahap juga mengalami perbaikan signifikan.

Namun demikian, Haris menilai pilihan momentum aksi pada 27 Agustus 2026 terasa sangat provokatif.

Dia menduga terdapat kekuatan senyap yang terobsesi mendaur ulang prahara Agustus 2025, yang kala itu ditandai kerusuhan dan penjarahan terhadap rumah sejumlah pejabat negara.

Prahara tersebut, kata Haris, juga meninggalkan duka mendalam dengan wafatnya Affan Kurniawan, salah seorang pengemudi ojek online (ojol).

"Ada gejala halusinasi politik pada segelintir kekuatan senyap yang melancarkan kampanye kekacauan sosial dengan menunggangi gerakan massa. Mereka ingin menciptakan krisis kepercayaan dan mendelegitimasi kebijakan progresif dan populis Presiden Prabowo,” tegas Haris, yang pernah dipercaya menjadi Komandan Relawan TKN Prabowo-Gibran.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News