1 week ago
3
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero menyambut baik niat baik pemerintah untuk memutihkan kredit macet UMKM untuk mendorong perekonomian.
Namun, dia mengingatkan pemerintah untuk menerapkan mekanisme ketat dalam kebijakan penghapusan utang atau pemutihan utang UMKM.
Sebab, kebijakan itu berpotensi menimbulkan moral hazard.
"Paling penting, adalah memastikan agar pelaku UMKM, yang telah dihapusbukukan dan mendapatkan pinjaman lagi, dapat bertanggung jawab atas kewajiban utangnya," ujar Edy dikutip, Kamis (7/11).
Menurut Edy, untuk mencegah moral hazard pemerintah perlu memberikan fleksibilitas dalam pelunasan.
Sebagai contoh, kata dia, dengan memberikan opsi bagi UMKM agar dapat melunasi utang dengan perpanjangan jangka waktu pelunasan atau bahkan penghapusan bunga tetapi, sehingga mereka hanya perlu melunasi utang pokoknya saja.
“Kalau perlu diberikan tambahan permodalan, tetapi pendampingan yang lebih ketat, sehingga dia mampu membayar semua kewajibannya, baik masa lalu maupun masa yang akan datang,” ujarnya.
Edy juga mempertanyakan mengenai kemungkinan akses kredit bagi UMKM pasca penghapusan utang.
