Akademisi Ini Mengkritisi Pelibatan TNI Menanggulangi Terorisme, Ingatkan Pidato Bung Karno

jpnn.com - Dosen FISIP Universitas Brawijaya Arief Setiawan mengkritisi rencana pemerintah melibatkan TNI dalam menanggulangi terorisme yang diatur melalui peraturan presiden.

Hal ini disampaikan dalam diskusi publik bertema "Ranperpres Pelibatan TNI dalam Penanggulangan Terorisme: Ancaman terhadap Demokrasi, HAM, dan Negara Hukum di Indonesia" yang diselenggarakan Imparsial dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, secara daring, Rabu (4/3/2026).

Diskusi itu menghadirkan Ardi Manto Adiputra (Direktur Imparsial), Akhol Firdaus (C-Mars), Arief Setiawan (Dosen FISIP Universitas Brawijaya), dan Milda Istiqomah (Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya).

Arief Setiawan pun menyampaikan kritik tajam terhadap arah kebijakan pelibatan militer dalam penanggulangan terorisme. Dia mengingatkan kembali pidato tegas Proklamator RI Soekarno (Bung Karno) yang menegaskan bahwa tentara tidak boleh menjadi alat politik dan tidak boleh masuk ke dalam jabatan-jabatan sipil.

"Prinsip tersebut merupakan fondasi penting dalam menjaga pemisahan tegas antara ranah militer dan ranah sipil dalam negara demokrasi. Ketika batas ini dilanggar, maka risiko politisasi militer dan kemunduran demokrasi menjadi nyata," kata Arief.

Dia menjelaskan bahwa terorisme pada dasarnya memiliki motif politik dan bertujuan menciptakan dampak psikologis luas di masyarakat. Dalam era globalisasi, batas-batas negara menjadi semakin cair, sehingga penyebaran ideologi dan jejaring terorisme tidak lagi mengenal sekat teritorial yang tegas.

"Namun demikian, respons negara terhadap terorisme tidak boleh keluar dari koridor hukum," ucapnya.

Arief juga menyoroti bahwa dalam perspektif hukum dan politik internasional, negara pun dapat melakukan tindakan kekerasan yang menyerupai terorisme, yang dikenal sebagai state terror.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News