jpnn.com - Kementerian BUMN bersama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) tengah mematangkan strategi baru demi mendongkrak penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan kalangan menengah.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan tantangan utama dalam sektor perumahan saat ini adalah tingginya nominal angsuran KPR yang tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat.
"Intinya buat pembeli rumah itu kan yang penting cicilannya. Jadi kami sedang berinovasi dengan produk supaya dengan tenor lebih panjang, cicilannya bisa Rp 1 juta per bulan," kata pria yang akrab disapa Tiko saat ditemui di Kabupaten Bandung, Rabu (27/8).
Menurut Tiko, bank biasanya membatasi cicilan maksimal 30 persen dari penghasilan. Artinya, jika seseorang berpenghasilan Rp5 juta, maka angsuran maksimal hanya Rp1,5 juta.
“Kalau kami mau menyasar penghasilan Rp 4 juta ke bawah, ya harus perpanjang tenornya,” jelasnya.
Selain dari sisi tenor, Kementerian BUMN juga mendorong efisiensi harga rumah agar sesuai dengan daya beli masyarakat.
Dukungan pembiayaan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) maupun subsidi bunga juga akan terus dimaksimalkan.
Tak hanya itu, harga rumah subsidi pun akan secara bertahap disesuaikan.