jpnn.com, JAKARTA - Salah satu tokoh masyarakat asal Jakarta Barat Umar Abdul Aziz mengkritik kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Dia menyebut Pemprov DKI belum benar-benar siap maupun bekerja secara tuntas dalam menjalankan amanah yang diemban, serta masih banyak tertinggal dalam menyelesaikan berbagai persoalan mendasar yang dirasakan langsung oleh warga.
Salah satu catatan yang disampaikan Umar adalah kecenderungan Pemprov DKI untuk melimpahkan berbagai permasalahan rumit langsung ke pemerintah di tingkat kewilayahan.
Langkah pelimpahan tugas ini, ujar dia, tidak diiringi dengan pendampingan atau aksi nyata yang terlihat di lapangan.
Umar yang juga Wakil Ketua Kongres Advokat Indonesia (KAI) DKI Jakarta menilai bahwa para pemimpin di tingkat wilayah justru jarang turun langsung melihat kondisi riil di masyarakat, seolah-olah hanya menginginkan hasil akhir yang rapi tanpa mengetahui akar masalahnya secara mendalam.
“Pemimpin di wilayah jarang sekali turun ke lapangan. Maunya tinggal terima beres, sat-set-sat-set rapi. Contohnya seperti penanganan banjir baru-baru ini, di mana pemimpin daerah selalu ditekan oleh pimpinan pusat, tetapi penyelesaiannya belum menyentuh akar persoalan,” ujar Umar dalam siaran persnya, Senin (8/6).
Karena masalah ini terus berulang, dia pun mendesak adanya sinergitas yang lebih kuat dan nyata antara kepemimpinan di tingkat wilayah dengan jajaran pemerintahan di Balai Kota, agar kebijakan yang dibuat dapat berjalan selaras dan efektif.
Selain masalah penanganan banjir dan pola kerja birokrasi, Umar juga menyoroti kondisi infrastruktur yang memprihatinkan di sejumlah titik strategis ibu kota.

2 hours ago
2
















































.jpeg)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5495504/original/079773400_1770373061-Ze_Valente.jpg)

