Traction Energy Asia Ungkap Catatan Kritis di Balik Implementasi B50

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Traction Energy Asia, Tommy Ardian Pratama mengatakan pemerintah perlu melakukan reformasi tata kelola dalam implementasi biodiesel B50.

Pandangan tersebut mengemuka dalam Strategic Discussion bertajuk "B50 dan Tata Kelola Biodiesel Indonesia: Menemukan Titik Temu antara Energi, Ekonomi, Sosial, dan Ekologi" yang diselenggarakan Katadata Green bersama Traction Energy Asia, Kamis (30/7). 

Seperti diketahui, penerapan mandatori biodiesel B50 dinilai dapat memperkuat ketahanan energi nasional. Namun, di balik kebijakan ini ada banyak biaya dan tagihan tersembunyi. 

Oleh karena itu, keberhasilan implementasi biodiesel bergantung pada tata kelola yang mampu menyeimbangkan kepentingan energi, ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Temuan tersebut juga menunjukkan hasil yang sejalan dengan kajian terpisah yang dilakukan oleh LPEM FEB Universitas Indonesia mengenai berbagai konsekuensi ekonomi implementasi B50.

"Kajian ini ingin melihat bagaimana kebijakan biodiesel dapat dijalankan secara berkelanjutan dengan menemukan titik temu antara aspek energi, ekonomi, sosial, dan ekologi," ujar Tommy.

Menurut Tommy, biodiesel memerlukan landasan tata kelola yang lebih kuat. Saat ini, pengaturan biodiesel masih bertumpu pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sehingga diperlukan penguatan regulasi agar mampu memberikan kepastian dalam jangka panjang.

“Mencakup pelibatan pekebun sawit mandiri dalam rantai pasok, diversifikasi bahan baku biodiesel melalui pemanfaatan minyak jelantah, hingga penguatan kelembagaan,” ungkap Tommy.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News