2 hours ago
1
jpnn.com, JAKARTA - Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam skala besar memerlukan pengendalian keamanan pangan yang lebih ketat, mulai dari pemilihan bahan baku, penyimpanan, proses memasak, hingga distribusi makanan kepada siswa.
Guru Besar Ilmu Pangan IPB University Prof. Eko Hari Purnomo menilai tujuan MBG baik dan penting bagi masa depan anak Indonesia. Namun, produksi makanan untuk ribuan penerima manfaat memiliki tingkat kerumitan dan risiko yang berbeda dibandingkan pengolahan makanan dalam skala rumah tangga.
“Menyiapkan pangan dalam skala besar itu tidak sama dengan hanya memperbesar skala,” kata Eko.
Menurut dia, sebuah dapur yang melayani 1.000 hingga 3.000 penerima manfaat membutuhkan sistem produksi yang dirancang sesuai kapasitas. Peralatan memasak tidak cukup hanya diperbesar, tetapi harus mampu memastikan seluruh bagian makanan memperoleh panas secara merata.
Hal tersebut menjadi penting terutama untuk bahan pangan berprotein, seperti telur, daging, ikan, dan susu. Apabila makanan tidak memperoleh panas yang cukup, mikroorganisme berbahaya berpotensi bertahan dan berkembang.
Karena itu, kata dia kapasitas pelayanan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perlu disesuaikan dengan kesiapan peralatan, fasilitas penyimpanan, tenaga kerja, dan sistem distribusinya. SPPG yang telah mempunyai sistem lebih mapan dapat menangani produksi lebih besar, sedangkan dapur dengan fasilitas terbatas perlu membatasi jumlah produksi sesuai kemampuan.
Eko menjelaskan keamanan pangan tidak hanya ditentukan ketika makanan dimasak. Pengendalian harus dimulai sejak penerimaan dan penyimpanan bahan baku.
Bahan pangan yang dibeli dalam jumlah besar membutuhkan fasilitas pendingin dengan kapasitas memadai. Pengelola SPPG juga perlu menerapkan prinsip first in, first out atau FIFO agar bahan yang lebih dahulu masuk digunakan lebih dahulu dan tidak terlalu lama tersimpan.
