Tak Gentar Kemenhut Diperiksa, Raja Juli Antoni Malah Tantang KPK Lakukan Hal Ini

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan tidak akan menghalang-halangi langkah KPK dalam mengusut borok tata kelola kehutanan.

Ia memastikan Kemenhut siap menyerahkan dokumen apa pun yang diperlukan demi menyapu bersih praktik korupsi di sektor tersebut.

"Sekali lagi apa yang dilakukan oleh KPK, kami apresiasi," kata Menhut Raja Juli Antoni di Jakarta, Senin.

Ia memastikan Kemenhut siap membantu KPK terkait dokumen maupun keterangan yang dibutuhkan, yang merupakan bagian penting dari pembenahan tata kelola di sektor kehutanan.

"Kami bantu KPK, karena ini bagian dari proses berbenah di Kemenhut, kalau benar ada masalah tersebut. Apabila ada dokumen yang dibutuhkan atau kami perlu dipanggil, Insya Allah kami akan penuhi, karena sekali lagi, ini dalam rangka pemberantasan korupsi, memperbaiki sektor kehutanan kita," tutur Raja Juli.

Menhut menegaskan perbaikan tata kelola kehutanan menjadi tanggung jawabnya yang mendapatkan amanah serta tanggung jawab dari masyarakat. Hal itu sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto, untuk menciptakan tata kelola hutan yang transparan dan anti-suap.

Sebelumnya, KPK mengumumkan Menhut Raja Juli Antoni telah melaporkan penolakan gratifikasi pada Jumat (3/7) atau setelah lembaga antirasuah melakukan operasi tangkap tangan yang membuat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby menyerahkan diri.

"Pada Jumat (3/7) pekan lalu, Menhut Raja Juli menyampaikan pelaporan penolakan gratifikasi ke KPK," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Senin.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News