Selain Pengawasan Distribusi, Pemerintah Diminta Wajibkan Importir Garam Serap Produksi Lokal

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Muhammad Rizal Taufikurahman mengatakan kebijakan impor garam harus berbasis neraca kebutuhan industri yang akurat dan dilakukan secara selektif sesuai spesifikasi yang belum dapat dipenuhi di dalam negeri.

Pemerintah juga diminta memastikan setiap kebijakan impor garam disertai kewajiban penyerapan garam lokal yang telah memenuhi standar mutu.

Kewajiban tersebut dinilai penting agar impor tidak melemahkan produsen dalam negeri dan tetap sejalan dengan target swasembada garam nasional pada 2027.

“Kebijakan impor harus disertai pengawasan distribusi agar tidak masuk ke pasar konsumsi, dan diintegrasikan dengan kewajiban penyerapan garam lokal yang telah memenuhi standar mutu,” ujar Rizal.

Terpisah, Ekonom Praxa Institute, Hardy Hermawan, mengatakan pemerintah harus memastikan garam impor tidak bocor ke pasar rumah tangga, termasuk melalui praktik oplosan.

Menurutnya, pengawasan distribusi menjadi kunci agar impor garam industri tidak menekan pasar garam konsumsi dan produksi lokal.

“Pastikan agar tidak ada kebocoran garam impor masuk ke pasar rumah tangga, termasuk melalui oplosan,” ujar Hardy.

Hardy juga menilai proses impor garam harus berlangsung transparan, adil, dan bersih. Pemerintah didorong mencegah adanya pengistimewaan kepada pelaku tertentu dalam proses importasi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News