Rieke Sebut Pembunuhan Siswi SMP oleh Mantan Pacar di Nabire Tragedi Kemanusiaan

jpnn.com - Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menilai kasus siswi SMP berinisial CKC (14) tewas dibakar secara keji dan berencana oleh mantan kekasihnya, AWS (15), di Nabire, sebagai tragedi kemanusiaan.

"Tragedi kemanusiaan ini menjadi potret buram yang menuntut perhatian serius kita. Ketika seorang anak di bawah umur mampu merencanakan pembunuhan ekstrem terhadap sesama anak, hal ini menandakan runtuhnya sistem pencegahan sosial dan deteksi dini kejahatan di lingkungan terdekat anak," kata Rieke dalam keterangan di Jakarta, Senin (3/8/026).

Dari perspektif hukum dan hak asasi manusia (HAM), Rieke memandang kasus ini memicu benturan dilematis yang sangat tajam. Hak hidup korban yang dijamin Pasal 28A UUD 1945 telah dirampas secara brutal.

Di sisi lain, jerat Pasal 459 KUHP tentang Pembunuhan Berencana terbentur oleh aturan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang membatasi hukuman maksimal bagi pelaku anak hanya setengah dari ancaman dewasa (maksimal 10 tahun), serta melarang vonis mati atau seumur hidup.

"Padahal, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara eksplisit mewajibkan negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan ekstrem," tutur Rieke.

Dia menyatakan bahwa keadilan substantif bagi korban tidak boleh dikorbankan demi formalitas legalistik hukum pelaku. Penegakan hukum harus berjalan tegas melalui jalur pidana formal dan menjatuhkan sanksi pidana maksimal yang diperbolehkan undang-undang demi efek jera.

Ironi Regulasi di Papua Tengah

Rieke juga mengatakan satu ironi besar dan tamparan keras bagi hukum kita adalah fakta bahwa Pemerintah Provinsi Papua Tengah baru saja mengesahkan Perda Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak pada 2 Februari 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News