Pernyataan Dasco soal PPPK Seusai Rapat Spesial di Komisi II DPR

jpnn.com - JAKARTA - Berikut ini pernyataan Sufmi Dasco Ahmad mengenai PPPK seusai mengikuti Rapat Kerja (Raker), Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi II DPR RI, Senayan, Kamis (30/7).

Dasco yang merupakan Wakil Ketua DPR RI itu memang ikut berada di ruang Komisi II DPR RI untuk menyaksikan langsung rapat yang berkaitan dengan nasib PPPK tersebut.

Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda tersebut dihadiri Mendagri Tito Karnavian dan sejumlah direktur jenderal (dirjen) kemendagri, serta Bupati Lahat Bursah Zarnubi selaku Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) beserta jajaran pengurus yang juga berstatus kepala daerah.

Dasco mengatakan tata kelola Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan diatur ulang ke depannya merespons persoalan anggaran yang dikeluhkan kepala daerah.

“Soal PPPK sebenarnya kita sudah bahas dengan Menteri PANRB dan Mendagri untuk kemudian diatur lagi tata kelolanya untuk ke depan karena biasanya pengangkatan-pengangkatan ini dilakukan pada saat selesai pilkada,” kata Dasco.

Menurut Dasco, tata kelola PPPK oleh pemerintah daerah perlu diatur ulang agar ke depannya tidak terjadi penumpukan pegawai yang memberatkan anggaran.

“Kewenangan-kewenangan yang kemudian diberikan kepada kepala daerah ini juga mungkin perlu kita (pemerintah dan DPR) benahi tata kelolanya, supaya kemudian tidak terjadi penumpukan-penumpukan honorer atau PPPK baru yang kemudian ada di daerah,” ujarnya.

Rapat Spesial

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyebut rapat tersebut spesial karena digelar di tengah masa reses.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News