1 week ago
24
jpnn.com, BOGOR - Isu keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu mendapat perhatian serius.
Selain memastikan setiap dugaan keracunan ditangani secara ilmiah, pemerintah juga perlu memperkuat sistem pengamanan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan, termasuk potensi sabotase.
Hal tersebut disampaikan Direktur Lembaga Perlindungan Pangan Rakyat (LPPR) sekaligus Ketua Asosiasi Industri Kafe dan Resto Agustin Saputra, dalam forum diskusi 'Keracunan MBG dalam Kewaspadaan Sabotase Program Pangan Nasional' di HATI COFFEE AND KITCHEN, Bogor, Rabu (9/9).
“Kita tidak boleh terburu-buru menyimpulkan setiap kasus sebagai sabotase. Tetapi potensi sabotase juga jangan sampai diabaikan. Dalam program sebesar MBG, sistem keamanan pangan harus melihat seluruh rantai pasok, bukan hanya dapur,” ujar Agustin.
Menurutnya, titik pengawasan harus dimulai sejak bahan baku, pemasok, pekerja, penyimpanan, proses pengolahan hingga distribusi kepada penerima manfaat.
“Kalau ada celah di salah satu titik, celah itu harus segera ditutup. Kita perlu sistem ketertelusuran, kontrol akses, pengawasan bahan baku dan mekanisme investigasi yang kuat,” katanya.
Agustin menilai MBG memiliki posisi strategis karena menyangkut kesehatan anak sekaligus kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“MBG bukan sekadar program makanan. Ini program strategis nasional dan bagian penting dari agenda Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, jangan sampai sebuah kejadian dimanfaatkan untuk membangun persepsi negatif dan kemudian merusak kepercayaan masyarakat terhadap program ini,” tegasnya.
