Merespons Putusan MK soal MBG, PGRI Mengaitkan dengan PPPK & P3K Paruh Waktu

jpnn.com - SEMARANG - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG), dikaitkan dengan kesejahteraan PPPK dan PPPK Paruh Waktu.

Ketua PGRI Jateng Muhdi menyatakan mendukung putusan MK bahwa anggaran program MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan di APBN.

"Putusan ini merupakan tonggak penting dalam menjaga kemurnian amanat konstitusi," kata Muhdi saat dikonfirmasi di Semarang, Kamis (30/7).

MK melalui Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 pada Kamis, menegaskan anggaran program MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan paling lambat pada APBN Tahun Anggaran 2028.

Menurut Muhdi, putusan tersebut memberikan kepastian hukum bahwa anggaran pendidikan harus diprioritaskan untuk membiayai komponen utama penyelenggaraan pendidikan.

Komponen itu, yaitu peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan.

Apresiasi juga diberikan kepada para pemohon dan Majelis Hakim MK yang dinilainya telah menjaga amanat konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UUD 1945.

Muhdi yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jateng itu menegaskan dukungannya terhadap putusan MK bukan berarti menolak pelaksanaan Program MBG.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News