Meluncurkan Persetujuan Menhut, Raja Juli: Perdagangan Karbon Bukan Omon-Omon

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni meluncurkan Persetujuan Menhut, tentang penerbitan unit karbon melalui skema Non Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (Non SPE-GRK).

Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budi Djiwandono, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno, hingga Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi hadir dalam peluncuran di kantor Kemenhut, Jakarta, Senin (6/7).

Raja Juli menyebut peluncuran Persetujuan Menhut menandai dimulainya perdagangan karbon kehutanan secara lebih konkret, melalui proyek-proyek yang telah siap dipasarkan.

"Bagi yang telah siap nanti diregistrasi dan didagangkan supaya tidak omon-omon saja, jadi bisa langsung ada yang konkret kita dagangkan,” kata dia dalam sambutannya di kantor Kemenhut, Jakarta, Senin (6/7).

Raja Juli melanjutkan percepatan penerbitan Persetujuan Menhut seusai dengan komitmen Presiden RI Prabowo Subianto dalam mengembangkan ekonomi hijau. 

Eks Wakil Kepala Otorita IKN itu melanjutkan berbagai gagasan yang sebelumnya sulit diwujudkan, kini berhasil direalisasikan seperti Persetujuan Menhut. 

“Semua ini terlaksana tentu karena leadership yang sangat kuat dari Pak Presiden Prabowo Subianto, yang dahulu hanya khayalan sekarang bisa menjadi konkret, yang dahulu hanya kemungkinan, sekarang jadi mungkin dan terjadi,” ujarnya.

Pada peluncuran tersebut, Kementerian Kehutanan sekaligus memperkenalkan empat proyek karbon yang siap dijalankan, terdiri atas tiga rencana pembangunan di kawasan Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan satu proyek Perhutanan Sosial (PS).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News