Legislator PKB Harap Pemisahan Anggaran MBG dari Alokasi Pendidikan Dilakukan 2027

jpnn.com - Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang memerintahkan pemisahan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dari postur pendidikan di APBN paling lambat pada 2028.

Menurut dia, putusan itu sejalan dengan amanat Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945 terkait alokasi 20 persen APBN untuk kepentingan pendidikan.

"Saya mendukung penuh putusan MK. Putusan ini sejalan dengan amanat UUD 1945 yang menegaskan bahwa anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN memang diperuntukkan bagi sektor pendidikan, bukan untuk program yang lain," ujar Habib Syarief kepada awak media, Selasa (4/8).

Legislator fraksi PKB itu berharap pemerintah tidak menunggu hingga batas akhir yang diberikan MK pada 2028 untuk memisahkan anggaran MBG dari postur pendidikan. 

Menurut Habib Syarief, putusan nomor 40/PUU-XXIV/2026 membuka ruang bagi pemerintah melakukan penyesuaian anggaran lebih cepat.

Dia mengatakan pemisahan anggaran MBG dari postur pendidikan di APBN bisa dilaksanakan pada 2027.

"Kalau bisa dipisahkan mulai APBN 2027, mengapa harus menunggu 2028. Tahun 2028 itu batas akhir, bukan keharusan untuk mulai melaksanakan," ujar legislator Dapil I Jawa Barat itu.

Habib Syarief menekankan bahwa kebutuhan dunia pendidikan masih sangat besar, mulai dari peningkatan kualitas guru, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, penguatan pendidikan vokasi, hingga peningkatan mutu pembelajaran. 

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News