9 hours ago
3
jpnn.com, JAKARTA - Peneliti senior Citra Institute, Efriza menilai demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah akumulasi keputusan, kebijakan, dan komunikasi politik yang buruk dari para pejabat negara.
Dia menjelaskan kebijakan itu antara lain rencana kenaikan PPN 12 persen, pengaturan pengecer yang dilarang terkait gas LPG 3KG, revisi UU TNI, pemblokiran kekening nganggur oleh PPTK, pengambilalihan tanah oleh negara, kemudian korupsi yang dilakukan oleh Noel sebagai pejabat negara.
"Gongnya adalah ketidakjelasan antara efisiensi anggaran tetapi anggota-anggota DPR diberikan tunjangan rumah dinas yang harganya fantastis," kata Efriza kepada JPNN.com, Sabtu (30/9).
Dia menjelaskan akumulasi ini menguat karena aspirasi dan kepentingan masyarakat dinilai diabaikan dengan tidak menjadi hal utama dalam pembuatan keputusan maupun kebijakan.
Menurut Efriza, masyarakat menilai DPR tidak terdengar kerjanya karena ketiadaannya oposisi dan ditambah pula dengan komunikasi perilaku yang buruk, dan tuna empati terhadap masyarakat oleh para legistor.
"Kita sudah sering melihat para legislator artis malah sering bernyanyi ketika rapat bersama dengan kelembagaan, terakhir mereka berjoget yang berhubungan dengan didapatinya anggaran tunjangan rumah dinas," lanjutnya.
"Ketika hal ini terjadi malah diprovokasi dengan melecehkan masyarakat, seperti masyarakat dinilai tolol sedunia dan lain," tuturnya.
Dia menegaskan masyarakat karena wakil rakyat hening soal kebijakan, tetapi ketika terkait kepentingan pribadi mereka menunjukkan bangga dengan berjoget dan konyolnya ketika masyarakat protes mereka malah tak hadir bahkan WFH.
