Kejagung Diminta Tindak Lanjuti Laporan BPK Soal Investasi pada Korporasi GoTo

1 hour ago 4

Kejagung Diminta Tindak Lanjuti Laporan BPK Soal Investasi pada Korporasi GoTo

Facebook JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com

Massa yang tergabung dalam Solidaritas Pemuda untuk Keadilan (SPK) menyuarakan tuntutan mereka di depan Kantor Kejaksaaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (25/5/2026). Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Gelombang desakan publik terhadap penuntasan dugaan kasus korupsi di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali menguat.

Kali ini, Kejaksaan Agung Republik Indonesia didesak segera mengambil langkah hukum taktis guna menindaklanjuti hasil pemeriksaan dan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait investasi strategis senilai triliunan rupiah yang dilakukan oleh Telkomsel pada korporasi GoTo.

Massa yang tergabung dalam Solidaritas Pemuda untuk Keadilan (SPK) menyuarakan tuntutan mereka di depan Kantor Kejaksaaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (25/5/2026).

Mereka membawa berbagai flyer tuntutan di antaranya berbunyi Usut Tuntas Investasi Bermasalah Telkomsel ke GoTo, Usut Jaringan di Balik Investasi Telkomsel ke GOTO, Jangan Biarkan BUMN Dikuasai Oligarki.

Koordinator SPK Arif Muztabasani menegaskan aparat penegak hukum harus bergerak cepat dan independen tanpa boleh terpengaruh oleh konstelasi politik maupun jaringan oligarki ekonomi mana pun.

Menurut Arif, keputusan penempatan modal negara dalam skala raksasa ini sangat janggal lantaran dieksekusi saat perusahaan target sebenarnya sudah menunjukkan performa finansial yang berdarah-darah, mengalami tekanan serius, dan mencatatkan kerugian akumulatif yang masif sejak sebelum proses merger.

"Ini bukan sekadar risiko bisnis biasa, melainkan ada indikasi kuat terjadinya kelalaian manajerial yang disengaja serta pengabaian mitigasi risiko hingga memicu unrealized loss yang menguapkan uang negara bernilai triliunan rupiah," ujar Arif Muztabasani di Jakarta, Senin (25/5/2026).

Arif memaparkan aksi korporasi yang melibatkan anak perusahaan milik negara ini tidak boleh dilepaskan dari aroma benturan kepentingan (conflict of interest).

Massa yang tergabung dalam Solidaritas Pemuda untuk Keadilan (SPK) meminta BPK menindaklanjuti laporan BPK soal investasi pada korporasi GoTo

JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Read Entire Article
Koran JPP|